Ada beberapa gambar yang perlu dipersiapkan untuk pengurusan
Ijin PBG untuk Bangunan Belum berdiri dan SLF untuk bangunan sudah berdiri, untuk wilayah Denpasar dan Sekitarnya, Pada umumnya Gambar Arsitektur
harus Berciri khas Bali, karena Bangunan-bangunan apa saja yang berada di wilayah Bali
haruslah berpedoman pada peraturan yang ada di Bali, jangan berharap PBG akan
diterima jika Bangunan anda menyimpang dari kaidah-kaidah budaya bali Karena biasanya Gambar yang tidak berciri Khas Bali akan dicoret dan ditolak, paling tidak
harus berciri atau tema Bali Modern, seperti Atap harus limas, mengunakan
material tempelan dari batu local dengan tema yang tidak menyimpang dari gaya
arsitektur bali, meskipun tidak full harus bali, tapi Tema boleh tetap Minimalis Bali Modern, spt Contoh Gambar PBG dibawah
Kadang memang ada sedikit perbedaan untuk masing masing
Kabupaten, akan tetapi secara prinsip kebutuhan akan gambar yang perlu
ditampilkan semua mempunyai kesamaan. Namun Semenjak Tahun 2021 Kebutuhan Gambar PBG menjadi Jauh Lebih banyak dari tahun 2017 sebelumnya, karena mengingat ada UU unibuslaw tahun 2021 yang sudah disyahkan oleh Pemerintah Indonesia yang salah satu UU tersebut ada yang membahas PBG/SLF, dimana kebutuhan dokumen 10x lipat Lebih Komplek dari sebelumnya sampai sekarang di tahun 2023 dan masih menunggu perubahan peraturan baru untuk penyederhanaan kebutuhan dokumen.
Untuk List Kebutuhan dokumen hampir sama dengan Kabupaten Badung dan kabupaten Kota di seluruh Indonesia seperti di link Berikut LINK-1
Dibawah akan saya jelaskan gambar yang harus disiapkan beserta
kriteria untuk masing masing gambar yang akan diberikan.
Gambar IMB Yang Disiapkan
1. Gambar Arsitektur satu bundel format pdf (khusus membahas Gambar Arsitektur saja)
2. Gambar Struktur satu Bundel format pdf (khusus membahas gambar Struktur saja)
3. Gambar MEP terdiri dari beberapa bagian
a. Gambar Instalasi Listrik lengkap dengan perhitungan Teknis
b. Gambar Instalasi Air Bersih Lengkap Dengan perhitungan Teknis
c. Gambar Instalasi Air Kotor Lengkap Dengan perhitungan teknis
d. Gambar Instalasi Penangkal Petir Lengkap Dengan perhitungan Teknis
e. Gambar Instalasi Ac Lengkap dengan perhitungan Teknis
f. Gambar Instalasi Pemadam Kebakaran Lengkap Dengan perhitungan Teknis
g. Gambar Instalasi Sistim Otomatis Gedung Lengkap dengan perhitungan Teknis
h. Gambar Indtalasi Kolam renang Lengkap dengan Perhitungan teknis
4. Gambar Alur Sanitasi Pembuangan Sampah
5. Gambar Peta dari Ahli ukur bersertifikat
6. Gambar tiga dimensi Bangunan
Kebutuhan Dokumen Keahlian dari tenaga Pemilik Keahlian diantaranya
1. SKK Arsitektur
2. SKK Struktur Gedung
3. SKK Ahli tenaga Listrik
4. SKK Ahli Instalasi Plumbing
5. SKK Ahli Pondasai dan Geoteknik
Kebutuhan Dokumen Pendukung
1. Sfesifikasi Teknis Arsitektur
2. Sfesifikasi Teknis Struktur
3. Sfesifikasi Teknis MEP
Kebutuhan Dokumen Lain
1. PKKPR (persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), Jika ingin melakukan Pengecekan Zonasi apakah sudah sesuai dengan Bangunan yang akan didirikan di sebuah Lokasi sesuai dengan Alamat SHM bisa konsultasi lewat Nomor WhatApps Karena tidak Sesmua KKPR bisa dikeluarkan atau disetujui oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten atau Pemerintah Provinsi dan Pusat, terbukti ada Banyak Orang Yang Kegiatan pemanfaatan Ruangnya tidak sesuai dan KKPR ditolak oleh Pemerintah Daerah/Pusat.
2. UKL-UPL/AMDAL jika diharuskan untuk Bangunan Katagoris Bisnis Yang Luasan Disaratkan untuk memilki Ijin Lingkungan tersebut, Jika Ingin membuat Dokumen UKL-UPL silahkan hubungi Nomor WhatApps Untuk konsultasi
3. NIB (nomor Induk Berusaha untuk Orang/Badan Yang melakukan Usaha), Jika Nilai Investasi Usaha bukan Termasuk UMKM (dibawah Rp 5M) maka Pengurusan KKPR akan memakan waktu lebih Lama dan juga membutuhkan dokumen tambahan Lain yang Valid seperti Peta Digital/Peta Polygon memakai Sofware QGIS atau Jika belum mengerti bisa tanyakan lewat WhatApps
Kebutuhan Dokumen dari Pemilik diantaranya
1. KTP
2. KK
3. NPWP Pribadi
4. SHM
5. SPPT PBB (nama Sesuai SHM jika belum segera Mutasi)
6. Surat Keterangan Ahli Waris jika Tanah adalah dari Warisan Orang Tua
7. Ijin Pengkavlingan Jika melakukan kegiatan Pengkavlingan Lahan
8. Akte Sewa Menyewa jika Lahan ada sebagaian yang disewa, tentunya dilengkapi KTP Pemilik sesuai SHM dan KTP Penyewa sesuai Akte Notaris.
9. Kartu anggota BPJS (jika sudah memilki BPJS)
10. Dan Dokumen Lain Yang tidak disebutkan.
konsultasi Klik Link dibawah
Kebutuhan Dokumen Tambahan Jika Bangunan Sudah berdiri dan harus ke SLF (Surat Ijin Laik fungsi)
1. BUJK /SIUJK (Surat Ijin Jasa Usaha Konstruksi dari Pemborong/Kontraktor
2. Surat Penunjukan berapa nilai Proyek Yang didapat
3. Nota Pembayaran Pajak Konstruksi yang dilakukan oleh Pemberi Tugas dan Kontraktor pemborong.
4. Laporan dari Tenaga Ahli Tentang kondisi Bangunan yang terbangun tersebut
Apa Dampaknya Jika Bangunan Sudah berdiri Tapi Tidak dibangun Oleh Kontraktor yang memilki Ijin Konstruksi?
1. Tidak Bisa Maju ngurus SLF (sementara di tahun 2017 masih bisa maju urus PBG) Namun setelah adanya UU Unibuslaw tahun 2021 maka ada perubahan peraturan Perpajakan, dimana Pajak dari Kontraktor Pemborong tidak pernah dilaporkan, atau pemilik tidak memakai Jasa Kontraktor Pemborong berlisensi, Atau Develover tidak memilki SIUJK/BUSJK dan juga tidak melakukan pembayaran Pajak kepada Pemerintah.
Berikut dibawah ada sejumlah Contoh Gambar Arsitektur saja, namun tidak semua gambar dimuat disini, seperti Gambar Struktur, Instalasi Jaringan Listrik, Instalasi Plumbing, dll tidak ikut disertakan, jika ingin melakukan konsultasi dan mendapatkan gambar MEP silahkan konsultakan lewat WhatApps
Klik masing masing gambar untuk memperbesar
Gambar Blok Plan
Gambar Blok Plan adalah gambar peta lokasi kavling, jika
memang tanah tersebut merupakan tanah yang dikavling
Gambar Peta Lokasi/SITUASI
Merupakan gambar lokasi lahan terhadap alamat jalan atau
gang, gambar mencakup arah dari jalan besar serta bangunan sekitar sebagai
tanda dan penunjuk arah terhadap lokasi lahan yang akan didirikan bangunan
Gambar Site Plan
Gambar Site Plan atau gambar tampak atas bangunan terhadap
lokasi yang bersangkutan, gambar dari atas hanya tampak atap serta jalan yang
ada, sertakan pula ukuran bangunan terhadap lahan yang dianggap perlu.
Gambar Denah Plan
Seperti gambar denah, tetapi dalam gambar ini disertakan
rencana lokasi septic tank, resapan air hujan serta posisi saluran air bersih
dan letak meter PDAM ( jika menggunakan PDAM )
Gambar Denah
Gambar denah lantai satu atau dan lantai dua, pada lantai
satu disertakan gambar posisi pagar, telabah / pot tanaman depan pagar, posisi
selokan serta lebar jalan yang sesuai dengan di lapangan.
Gambar Tampak
Gambar tampak bangunan 2 sisi, tampak depan dan tampak
samping, pada gambar ini disertakan keterangan material finishing bangunan yang
dianggap perlu, semisal keterangan material batu paras pada tembok serta diberi
notasi ketinggian bangunan.
Gambar Potongan
2 gambar potongan memanjang dan melintang. Pada gambar ini
sertakan notasi ukuran serta penggunaan material atap serta aksesorisnya dan
berikan pula keterangan material pondasi yang dianggap perlu.
Gambar Pembesian Plat Lantai ( Jika 2 lantai )
Gambar pembesian plat lantai dengan disertakan notasi ukuran
jarak pembesian serta diameter besi beton yang dipergunakan, tampilkan pula posisi
kolom yang direncanakan.
Gambar Detail Portal ( Jika 2 lantai )
2 gambar detail portal, portal memanjanga dan portal
melintang. Pada gambar ini yang ditampilkan posisi pembesian, ukuran besi beton
dan jarak pemasangan besi untuk masing masing fungsi ranka besi.
Gambar Detail Pagar
Gambar yang ditampilkan adalah, denah pagar yang
direncanakan serta tampak pagar yang direncanakan. Disertakan pula ukuran dan
ketinggian pagar yang direncanakan.
Gambar Detail Septic Tank
Gambar detail septic tank, denah septic tank dengan
disertakan pula potongan serta keterangan dan notasi penggunakan material
lapisan resapan pada septic tank yang akan dipergunakan.
Gambar Detai Resapan Air Hujan
Gambar detail resapan air hujan, meliputi gambar denah serta
potongan melintang beserta notasi penggunaan material serta ukuran.
Ilustrasi Konsep Still Bali dengan Sungai Buatan
Ilustrasi Konsep Still Bali Dengan Sungai Buatan
Ilustrasi Konsep Still Bali dengan sungai Buatan
Ilustrasi Konsep Still Bali Dengan Sungai Buatan
Ilustrasi Still Bali Konsep Danau Buatan
Ilustrasi Still Bali Konsep danau Buatan
Ilustrasi Still Bali Konsep Danau Buatan
Ilustrasi Bangunan Still Bali Konsep danau Buatan
Gambar di atas adalah contoh Exterior 3d PBG/SLF bergaya minimalis, namun prakteknya pada gambar PBG harus dirubah dengan model pepalihan Bali dan menggunakan material lokal setempat, hal ini terjadi selama tidak merubah struktur bangunan, dan bangunan tersebut masih dapat dikembangkan dengan tempelan batu lokal dengan ornament bali. Pada prinsipnya ATAP tetap harus Limas karena Limas adalah ciri khas Bali (khusus Bangunan PBG /SLf di Bali Bro), kalau di luar Bali pasti berbeda Bro. Dan juga Ketinggian Bangunan dari Tanah atau elavasi +0.000 adalah maximum 15 Meter , Jika Lebih dari itu biasanya tidak dapat disetujui alias ditolak.
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah salah satu elemen penting dalam proses pembangunan gedung di Indonesia. PBG mengacu pada prosedur dan izin yang diperlukan sebelum memulai proyek konstruksi gedung. Artikel ini akan membahas secara lebih mendalam tentang PBG, mengapa pentingnya dalam pembangunan berkelanjutan, serta tahapan-tahapan yang terlibat dalam mendapatkan PBG.
PBG: Apa dan Mengapa Penting?
PBG adalah persetujuan bangunan gedung resmi yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas setempat (pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi/Pemerintah Pusat) kepada pemilik bangunan atau pengembang untuk memulai konstruksi sebuah gedung. Tujuan utama dari PBG adalah untuk memastikan bahwa pembangunan gedung dilakukan sesuai dengan peraturan, standar keamanan, dan perencanaan yang berlaku. Berikut beberapa alasan mengapa PBG sangat penting dalam konteks pembangunan:
Keamanan Struktural:
PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) memastikan bahwa struktur bangunan didesain dan dibangun dengan benar, sehingga dapat memberikan keamanan bagi penghuninya tentunya harus diperhitungkan oleh Tenaga Ahli Bersertifikat (SKK).
Kepatuhan Regulasi:
Izin PBG memastikan bahwa proyek konstruksi mengikuti semua peraturan, norma, dan pedoman yang berlaku di daerah tersebut.
Perlindungan Lingkungan:
PBG juga mengatur aspek-aspek lingkungan seperti penggunaan lahan, pemrosesan limbah, dan konservasi sumber daya alam.
Kepatuhan Zonasi:
PBG membantu menjaga konsistensi dengan rencana tata ruang dan zonasi daerah, memastikan bahwa bangunan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
Tahapan dalam Mendapatkan PBG:
Proses mendapatkan PBG melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti oleh pemilik bangunan atau pengembang. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mendapatkan PBG:
Perencanaan Awal:
Pemilik bangunan harus merencanakan proyek konstruksi secara rinci, termasuk desain bangunan, dokumen teknis, dan anggaran biaya, pastikan Pemilik menunjuk Konsultan Berijin terdekat untuk menangani masalah Rencana yang komplek.
Pengajuan Permohonan:
Permohonan PBG diajukan kepada otoritas setempat PUPR (Pemda Kabupaten /Kotamadya) yang berwenang, seperti Dinas Perizinan atau Badan Perencanaan Kota. Sewcara Online melalui situs SIMB silahkan konsultasi lewat WhatApps
Evaluasi Dokumen:
Otoritas PUPR Pusat/PUPR Kabupaten/Provinsi akan mengevaluasi dokumen permohonan, memeriksa kesesuaian dengan regulasi, persyaratan teknis, dan dampak lingkungan.
Verifikasi Lapangan:
Otoritas dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kepatuhan dengan perencanaan yang diajukan.
Penerbitan PBG:
Jika semua persyaratan terpenuhi, PBG akan diterbitkan, dan pemilik bangunan dapat memulai konstruksi. Namun jika PBG ditolak berati ada ketidaksesuaian dengan Permohonan karena ada pertimbangan teknis atau ditemukan hal melanggar di Lapangan.
Inspeksi Selama Konstruksi:
Selama proses konstruksi, otoritas /KONSULTAN dapat melakukan inspeksi berkala untuk memastikan kepatuhan terus berlanjut.
Sertifikat Laik Fungsi
Setelah konstruksi selesai, sertifikat laik fungsi bangunan dikeluarkan untuk menandakan bahwa bangunan siap digunakan.
Surat Izin Laik Fungsi (SLF):
Membangun dengan Tanggung Jawab, yaitu tanggung Jawab perpajakan dari Kontraktor Pemborong berijin dengan melampirkan SIUJK/BIUSJK dari Kontraktor Pemborong Konstruksi, beserta Pajak-pajak Konstruksi, jangan sampai membangun tanpa memakai Jasa Kontraktor Berijin (SIUJK) karena tidak bisa urus SLF, dan Konsultan pun tak akan bisa dimintai SIUJK jika Konsultan itu tidak jadi kontraktor Memborong Bangunan Konstruksi anda karena Konsultan tidak menerima Keuntungan dari Proyek Konstruksi anda di lapangan dan tidak pula membayar pajak Konstruksi dari Pembangunan gendung yang anda lakukan bersama Pemborong.
Image diatas adalah Hanya Ilustrasi saja yang mengisahkan Ada develover Nakal Yang membangun Sebuah villas ratusan Unit dalam sebuah kawasan namun saat membangun tidak memakai jasa Kontraktor berijin (tak Punya SIUJK/BUJK) sehingga tidak bisa melampirkan dokumen setoran Pajak Kontraktor dan juga tak Bisa melampirkan SIUJK/BUJK dari Kontraktor pemborong yang dia tunjuk, karena dia sendiri hanya mencari tukang-tukang pemborong tak berijin dalam mengerjakan proyek-proyeknya. Namun Dia tau bakalan ijinnya ditolak sehingga dia meminta Bantuan Konsultan Untuk membuatkan beberpa Dokumen seperti : Dokumen Gambar Arsitektur, Dokumen gambar Struktur, Dokumen Gambar Instalasi Listrik, Dokumen Gambar Instalasi Pemadam Kebakaran, Dokumen Gambar Instalasi Air Bersi dan Air Kotor, Dokumen Gambar Instalasi Ac, Dokumen Konsultan Sondir dari Konsultan Sondir, Dokumen Hitungan struktur dari Konsultan Struktur, Dokumen Sfesifikasi teknis Arsitektur, Sfesifikasi teknis Struktur, Sfesifikasi teknis MEP, dan Dokumen Hitungan Teknis dalam setiap Gambar MEP. Kemudian Develover Nakal Tersebut Memaksa Konsultan agar Perijinan yang dia mohon hanya satu Unit Villas saja dan itupun dia minta dan memaksa konsultan agar ijinnya di PBG adalah Rumah Tinggal padahal harusnya kena ijin Binis berupada Pondok wisata, dan entah Mengapa Pemilik Villas Memaksa Konsultan dengan memberikan Kontrak Uang Kembali Jika PBG tidak bisa disetujui oleh PUPR. Sungguh Ironi si Develover Nakal mensekenariokan si Konsultan agar terjatuh atas pelanggaran yang dia lakukan sendiri, padahal si Konsultan sudah mewanti-wanti dari Awal bahwa PBG yang dia mohon bisa ditok karena menyalahi prosodur dan melanggar banyak aturan. Namun Begitulah Trik Licik Develover Nakal tak berijin Memanfaatkan Konsultan dan sekaligus akan menjatuhkan Konsultan di akhir jika PBG tak disetujui Dinas PUPR. Padahal Konsultan sudah jelas-jelas memberikan Penawaran harga Uang jasa Konsultan yang digunakan untuk mengerjakan item-item seperti Harus Membayar Arsitek untuk menggambar karena si develover tak punya gambar, harus membayar gambar Struktur, Hartus Membayar Dokumen MEP, membayar Konsultan Sondir, Membayar Konsultan Struktur, dan banyak lagi dokumen yang harus dibuat oleh Konsultan, Namun Si Develover tak Berijin ini Tampaknya adalah Mafia Kelas kakap yang sudah lama melakukan Penggelapan Pajak. Si Develover Membangun Villas Ratusan Unit tapi nyuruh Konsultan mengurus Bangunan Vilannya hanya satu unit dan itupun dia tidak memilki ijin kavling dan tak memilki ijin BUJK dalam hal sebagai Aktor penggarap Proyek dan tak memakai jasa Kontraktor berijin untuk mengerjakan proyeknya, dan Vilanya tersebut harus dicarikan Ijin Menyalahi aturan lagi yaitu Rumah tinggal padahal dia oprationalkan untuk Bisnis pribadi berupa Villas. Nah Develover Nakal seperti ini sebenarnya ada namun Kita tidak bisa menyebutkan namnya siapa, karena saya sendiri sebagai konsultan pernah mau dilaporkan kepada Polisi cuma gara-gara Bahwa PBG ditolak karena di lapangan ditemukan banyak pelanggaran.
Mari Kita Lanjut Lagi Membahas soal PBG SLF
Setelah mendapatkan PBG dan menyelesaikan konstruksi, langkah selanjutnya adalah mendapatkan Surat Izin Laik Fungsi (SLF). SLF adalah dokumen yang membuktikan bahwa bangunan tersebut sudah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang ditetapkan.
Pentingnya SLF adalah untuk memastikan bahwa bangunan tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan aman bagi penghuninya. Tanpa SLF, sebuah gedung mungkin tidak dianggap sah dan dapat berpotensi menimbulkan risiko bagi penghuninya.
Proses mendapatkan SLF melibatkan inspeksi oleh otoritas yang berwenang, yang akan memeriksa semua aspek bangunan, termasuk fasilitas, sistem pemadam kebakaran, dan kepatuhan dengan regulasi bangunan. Setelah berhasil melewati inspeksi, SLF diterbitkan, dan pemilik bangunan dapat menggunakan gedung tersebut sesuai dengan fungsinya.
Kesimpulan:
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Surat Izin Laik Fungsi (SLF) adalah dua elemen penting dalam proses pembangunan yang memastikan bangunan yang aman, sesuai dengan regulasi, dan berkelanjutan. Dengan mematuhi semua persyaratan yang berlaku dan melibatkan otoritas yang berwenang dalam proses tersebut, pemilik bangunan dapat memastikan bahwa gedung yang dibangunnya aman dan sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Ini adalah langkah penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup masyarakat.
Image Ilustrasi 3d Site Plan
